Ratu Atut Chosiyah Gubernur Tercantik Indonesia

Ratu Atut Chosiyah Gubernur Tercantik Indonesia
Cah Pamulang: Ratu Atut Chosiyah Paling Cantik se Banten 2011

Dukungan Penuh Partai Demokrat & Presiden SBY pada Ratu Atut

Dukungan Penuh Partai Demokrat & Presiden SBY pada Ratu Atut
Dukungan Penuh Partai Demokrat & Presiden SBY pada Ratu Atut

Ratu Atut Chosiyah dan Keluarga Besarnya di Banten 2011

Ratu Atut Chosiyah dan Keluarga Besarnya di Banten 2011
Ratu Atut Chosiyah dan Keluarga Besarnya di Banten 2011

Supported by Airin Rachmi Diany (Walikota Tangsel 2011)

Kader Golkar Nurul Arifin dukung Ratu Atut

Kader Golkar Nurul Arifin dukung Ratu Atut
Kader Golkar Nurul Arifin dukung Ratu Atut

Ratu Atut Chosiyah Jealousy (by Ferry Ariefuzzaman HMI)

Ratu Atut Chosiyah Jealousy (by Ferry Ariefuzzaman HMI)
Ratu Atut Chosiyah Jealousy (by Ferry Ariefuzzaman HMI)

Selasa, 30 November 2010

Franky Sahilatua Tetangga Ikang Fawzi & Marissa Haque di Tangsel Meninggal Dunia: Airin Rachmi Diany

Doa Panjang untuk Saudara Kami Franky Sahilatua:

“Selamat jalan Mas Franky… surga menanti aktivis jujur sepertimu…”

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang perdana sengketa pilkada Tangerang Selatan digelar di Mahkamah Konstitusi. Calon Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany juga turut hadir di persidangan tersebut.

Sabtu, 06 November 2010

Golkar: Hormati “Popular Vote” Dan Partisipasi Warga: Ratu Atut Chosiyah



Jakarta ( Berita ) : Tim Pengkajian Revisi RUU Bidang Politik dari Fraksi Partai Golongan Karya melalui salah satu anggota tim itu, Nurul Arifin mengatakan, partainya bertekad memberikan ruang bagi dihormatinya “popular vote” dan partisipasi warga negara dalam Pemilu.

“Itu kebutuhan nyata yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi yang lebih relevan. Di pihal lain, ada kebutuhan berikutnya, ialah, meneguhkan kontrol dan wibawa partai di depan konstituennya,” di Jakarta, Rabu [04/05].

Karena itu, menurutnya, atas hasil rekomendasi yang dilakukan oleh Tim Pengkajian RUU Bidang Politik, Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI dengan ini mengusulkan dua hal penting. ”Pertama, selain tetap mendorong peningkatan ‘parliamentary threshold’ (PT) menjadi lima persen, juga kedua, FPG mengusulkan agar Pemilu 2014 menggunakan Sistem Campuran,” ungkapnya.

Yaitu, ujarnya, sebuah sistem Pemilu yang memadukan kebaikan-kebaikan dalam sistem proporsional berbasis suara terbanyak dan sistem proporsional berdasarkan nomor urut.

“Jadi kedua sistem tersebut berjalan secara paralel. Dan berdasarkan pemikiran kritis atas kedua tradisi tersebut, Partai Golkar (PG) mengusulkan, bahwa penentuan anggota Parlemen didasarkan pada nomor urut dan suara terbanyak berdasarkan komposisi 70:30,” tegasnya.

Tim Pengkajian Revisi RUU Bidang Politik FPG terdiri atas Ibnu Munzir (Ketua), dengan anggota Agun Gunanjar, Taufik Hidayat dan Nurul Arifin yang mantan aktris dan kini juga aktif dalam aksi pemberdayaan kaum perempuan itu.

Sistem campuran ini, demikian Nurul Arifin, mempertemukan dua kebutuhan nyata bangsa Indonesia saat ini dalam membangun demokrasi yang lebih relevan. ”Seperti disebut tadi, dua kebutuhan itu adalah, di satu pihak meneguhkan kontrol dan wibawa partai di depan konstituennya, dan di pihak lain memberikan ruang bagi dihormatinya ‘popular vote’ dan partisipasi warga negara dalam Pemilu,” tandasnya.

Nurul Arifin yang anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, hasil pengkajian mereka sesungguhnya merupakan perpaduan di antara dua tradisi. ”Dan perpaduan dua tradisi itu dimaksudkan untuk memperoleh hasil terbaik dari dua cara yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri,” ujar Nurul Arifin. ( ant )

Minggu, 15 Agustus 2010

Ormas MKGR Bentuk Kaukus Bersama Kosgoro dan Soksi



Sumber: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=118462

Selasa, 16 Agustus 2005

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Umum DPP MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) Priyo Budisantoso menegaskan, pihaknya akan membentuk kaukus bersama ormas Kosgoro dan Soksi yang menyertakan ormas Hasta Karya, delapan ormas yang berafiliasi ke Partai Golkar.

"Kaukus itu untuk menopang Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu 2009. Kita akan jadi tiang utama partai," katanya usai pengukuhan pengurus ormas MKGR di kantor DPP Partai Golkar, di Jakarta, Jumat (12/8).

Selain itu, Priyo juga menegaskan ormas MKGR tidak akan mendeklarasikan dirinya sebagai partai politik. Hal ini sesuai ajaran dan aspirasi pendiri MKGR R Sugandhi. "Ajaran Gandhi (Sugandhi-red), MKGR tetap ormas dan di Golkar," ujar dia.

Untuk memperkuat barisan MKGR, Priyo juga membuka diri untuk melakukan rekonsiliasi dengan kader-kader MKGR yang kini mendirikan partai politik. "Kalau berkenan dan dibuka pintu, saya akan sowan ke sana," ujar dia.

Di bawah kepemimpinan Priyo Budisantoso sebagai ketua umum dan Roem Kono sebagai sekretaris jenderal, jumlah pengurus MKGR membengkak menjadi 230 orang. Di jajaran ketua ada Joeslin Nasution, Yaasril Ananta Baharudin, Ratu Atut Chosiyah, Nurul Arifin, Bambang Sadono, Artje Loppies, Bambang Pramono dan lain-lain.

Sementara di posisi wakil sekjen ada Melchias Mekeng, Hamzah Sangaji, Nudirman Munir, Syaeful Bachri Ansori, Kholis Malik, Fayakhun Andriadi, sementara bendahara dijabat Budiarsa Sastra Winata didampingi Erwin Aksa, Faruk Sunge, German Kartasasmita, Ratu Dian Latifa, Rosita Lumentut, Natsir Mansyur dan lain-lain.

Dari dewan pertimbangan, Irsyad Sudiro dipercaya sebagai ketua dan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai sekretaris. Ikut dalam barisan ini antara lain Pinantun Hutasoit, Azwir Dainy Tara, Zainal Bintang, Harry Azhar Aziz, Tisnawati Karna, Slamet Effendy Yusuf, H Syaukani, Alzir Diani Tabrani, Siti Nurbaya, Chalid Mawardi, Fadel Muhammad, Yahya Zaini, Yamin Tawari, Tjadra Muchtar, Malik Raden, Herman Widyananda, Darul Siska, Ismeth Abdullah, sementara Tantyo Sudharmono masih menunggu konfirmasi.

Sesepuh kehormatan Jusuf Kalla, Aksa Mahmud, Surya Paloh, Akbar Tandjung, Fahmi Idris, Prabowo Subianto, Muladi, Siswono Yudhohusodo, Abdul Latief, Usman Hasan dan Soleh Solahudin dalam konfirmasi.

Dalam sambutannya, Ketua DPP Partai Golkar Prof Dr Muladi, menegaskan, krisis kultural, seperti KKN, penyalahgunaan wewenang, jauh lebih berat dibanding krisis struktural, karena itu, perlu untuk membangun kultur demokratis lewat pendidikan dan perbaikan manajemen.

Selain itu, kata Muladi, perlu diatasi lewat kepemimpinan, tidak hanya di tingkat puncak, tapi juga di semua lini, baik di pemerintahan maupun partai politik dan swasta. (Hanif S)

Senin, 02 Agustus 2010

Tak Maju Lagi Pilgub 2011 krn Pertimbangan Illahiyah Marissa Haque & Ikang Fawzi




Sumber:http://marissahaque.blogdetik.com/

Jumat, 18 Maret 2011
Cukup Sekali di Pilkada, Kini Marissa Haque Bercita-cita Jadi Hakim MK bidang Hukum Bisnis

http://youtu.be/T9ak0RDYj84

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Marissa Haque menegaskan bahwa dirinya tidak akan terjun lagi dalam ajang pemilu kepala daerah (pilkada) di Banten. Menurut dia, keikutsertaannya dalam pilkada Banten beberapa waktu lalu cukup sebagai pembelajaran dalam hidupnya.

”Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suhaemi mantan Kajati Banten yang telah mempercayai saya,” ujarnya “Mungkin waktunya kurang tepat,” tegas Marissa saat berkunjung ke kantor Republika di Jakarta Jumat (18/3)

Marissa menuturkan saat kini ia tengah berkonsentrasi penuh untuk menyelesaikan studi S2 nya di UGM di dua fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Bisnis. ”Fokus saya saat ini ke situ,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan cita-cita besarnya saat ini adalah ingin berkarier sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi (MK). ”Saya melihat di MK saat ini belum ada Ahli Hukum Bisnis. Sembilan hakim di MK adalah ahli Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Belum ada dari Hukum Bisnisnya, yang nantinya spesialisasi insya Allah pada Hukum Ekonomi Syariah,” ujar Marissa.

Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Rep: Rahmat Santosa B

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/sengga…