Golkar: Hormati “Popular Vote” Dan Partisipasi Warga: Ratu Atut Chosiyah

Jakarta ( Berita ) : Tim Pengkajian Revisi RUU Bidang Politik dari Fraksi Partai Golongan Karya melalui salah satu anggota tim itu, Nurul Arifin mengatakan, partainya bertekad memberikan ruang bagi dihormatinya “popular vote” dan partisipasi warga negara dalam Pemilu.

“Itu kebutuhan nyata yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi yang lebih relevan. Di pihal lain, ada kebutuhan berikutnya, ialah, meneguhkan kontrol dan wibawa partai di depan konstituennya,” di Jakarta, Rabu [04/05].

Karena itu, menurutnya, atas hasil rekomendasi yang dilakukan oleh Tim Pengkajian RUU Bidang Politik, Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI dengan ini mengusulkan dua hal penting. ”Pertama, selain tetap mendorong peningkatan ‘parliamentary threshold’ (PT) menjadi lima persen, juga kedua, FPG mengusulkan agar Pemilu 2014 menggunakan Sistem Campuran,” ungkapnya.

Yaitu, ujarnya, sebuah sistem Pemilu yang memadukan kebaikan-kebaikan dalam sistem proporsional berbasis suara terbanyak dan sistem proporsional berdasarkan nomor urut.

“Jadi kedua sistem tersebut berjalan secara paralel. Dan berdasarkan pemikiran kritis atas kedua tradisi tersebut, Partai Golkar (PG) mengusulkan, bahwa penentuan anggota Parlemen didasarkan pada nomor urut dan suara terbanyak berdasarkan komposisi 70:30,” tegasnya.

Tim Pengkajian Revisi RUU Bidang Politik FPG terdiri atas Ibnu Munzir (Ketua), dengan anggota Agun Gunanjar, Taufik Hidayat dan Nurul Arifin yang mantan aktris dan kini juga aktif dalam aksi pemberdayaan kaum perempuan itu.

Sistem campuran ini, demikian Nurul Arifin, mempertemukan dua kebutuhan nyata bangsa Indonesia saat ini dalam membangun demokrasi yang lebih relevan. ”Seperti disebut tadi, dua kebutuhan itu adalah, di satu pihak meneguhkan kontrol dan wibawa partai di depan konstituennya, dan di pihak lain memberikan ruang bagi dihormatinya ‘popular vote’ dan partisipasi warga negara dalam Pemilu,” tandasnya.

Nurul Arifin yang anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, hasil pengkajian mereka sesungguhnya merupakan perpaduan di antara dua tradisi. ”Dan perpaduan dua tradisi itu dimaksudkan untuk memperoleh hasil terbaik dari dua cara yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri,” ujar Nurul Arifin. ( ant )

Tak Maju Lagi Pilgub 2011 krn Pertimbangan Illahiyah Marissa Haque & Ikang Fawzi

Sumber:http://marissahaque.blogdetik.com/

Jumat, 18 Maret 2011
Cukup Sekali di Pilkada, Kini Marissa Haque Bercita-cita Jadi Hakim MK bidang Hukum Bisnis

http://youtu.be/T9ak0RDYj84

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Marissa Haque menegaskan bahwa dirinya tidak akan terjun lagi dalam ajang pemilu kepala daerah (pilkada) di Banten. Menurut dia, keikutsertaannya dalam pilkada Banten beberapa waktu lalu cukup sebagai pembelajaran dalam hidupnya.

”Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suhaemi mantan Kajati Banten yang telah mempercayai saya,” ujarnya “Mungkin waktunya kurang tepat,” tegas Marissa saat berkunjung ke kantor Republika di Jakarta Jumat (18/3)

Marissa menuturkan saat kini ia tengah berkonsentrasi penuh untuk menyelesaikan studi S2 nya di UGM di dua fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Bisnis. ”Fokus saya saat ini ke situ,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan cita-cita besarnya saat ini adalah ingin berkarier sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi (MK). ”Saya melihat di MK saat ini belum ada Ahli Hukum Bisnis. Sembilan hakim di MK adalah ahli Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Belum ada dari Hukum Bisnisnya, yang nantinya spesialisasi insya Allah pada Hukum Ekonomi Syariah,” ujar Marissa.

Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Rep: Rahmat Santosa B

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/sengga…