GILA!!! Ijazah Rano Karno Dipertanyakan, Pelantikan Jadi Gubernur Banten 2012 Jalan Teru!

Keabsahan Ijazah Rano Karno Dipertanyakan

Kamis, 8 September 2011 | 8:05

Sumber: http://www.suarapembaruan.com/home/keabsahan-ijazah-rano-karno-dipertanyakan/10964

Rano Karno selaku wakil bupati Tangerang (kanan) bersalaman dengan Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah [SP/Laurens Dami] Rano Karno selaku wakil bupati Tangerang (kanan) bersalaman dengan Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah [SP/Laurens Dami]

Berita Terkait

Dua Aktivis Mahasiswa Dilaporkan ke Panwas Pemilukada Kota Serang

Ratu Atut Dilaporkan ke KPK

Tiga Cagub dan Cawagub Berpotensi Kerahkan Kekuatan Birokrasi

HUT Provinsi Banten ke-11 Dihiasi Unjuk Rasa

Surat Permohonan Cuti Kampanye Ratu Atut Masih Diproses di Kemdagri

[SERANG] Keabsahan ijazah SD, SMP dan SLTA yang digunakan calon wakil gubernur (cawagub) Rano Karno yang mendampingi calon gubernur (cagub) Hj Ratu Atut Chosiyah untuk maju dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Banten 22 Oktober 2011 mendatang, dipertanyakan.

Sebab, Rano Karno tidak memiliki ijazah asli, namun hanya berupa surat keterangan yang dilegalisasi oleh pihak sekolah terkait. Ijazah SD, SMP dan SLTA milik Rano Karno dinyatakan hilang. Surat keterangan dari pihak sekolah itu pun dikeluarkan sejak tahun 2006 lalu, pada saat Rano Karno mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Tangerang mendampingi Bupati Tangerang Ismet Iskandar.

“Kami mempertanyakan profesionalisme KPU Banten dalam meloloskan Rano Karno sebagai cawagub. Padahal, dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sudah secara jelas diatur mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon. Seharusnya Rano Karno didiskualifikasi karena tidak memenuhi tuntutan peraturan yang ada,” ujar salah satu anggota advokasi, tim pemenangan pasangan Wahidin Halim-Irna Narulita, Muhammad Ibadi, kepada SP, di Kantor Panwas Pemilukada Banten, di Serang, Rabu (7/9).

Ibadi menegaskan, pihaknya sengaja melaporkan kasus tersebut ke Panwas Pemilukada Banten karena acuannya sangat jelas dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Surat keterangan hilangnya ijazah asli milik Rano Karno yang dijadikan persyaratan di KPU Banten hanya berupa surat keterangan yang dilegalisasi oleh pihak sekolah semata. Padahal, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 mewajibkan calon yang ijazahnya hilang untuk melegalisasikan surat keterangan ijazahnya oleh Dinas Pendidikan setempat atau Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi/kabupaten/kota.

“Kami menilai ijazah yang digunakan Rano Karno bermasalah dan tidak sah. Karena itu, seharusnya Rano Karno tidak diloloskan jadi cawagub. Kami menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke Panwas Pemilukada Banten untuk menyelesaikan kasus ini,” ujar Ibadi.

Dia mengungkapkan, pihaknya sudah melaporkan kasus itu ke Panwas Pemilukada Banten pada tanggal 29 Agustus 2011 lalu. Laporan itu dilakukan karena baru pada tanggal 25 Agustus 2011, pasangan calon yang akan tampil dalam pemilukada Banten ditetapkan oleh KPU Banten.

“Kami sengaja tidak mempersoalkan kasus ini sebelumnya karena belum ada penetapan pasangan calon. Namun, saat ini sudah resmi ditetapkan tiga pasangan calon yakni Hj Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno dengan nomor urut 1, Wahidin Halim-Irna Narulita dengan nomor urut 2 dan pasangan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki nomor urut 3. Kalau pada saat pencalonan jadi wakil bupati Tangerang 2007 lalu, ijazah yang digunakan Rano Karno tidak dipersoalkan karena mengacu pada peraturan lama. Namun sekarang sudah ada lex specialis yang mengatur soal tata cara pencalonan khususnya Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Seharusnya KPU Banten mengacu pada peraturan yang ada,” ujarnya.

Muhammad Ibadi yang datang ke Kantor Panwas Pemilukada Banten didampingi oleh Indra Abidin mantan anggota KPU Banten, juga melaporkan temuan adanya mobil dinas di DPRD Kabupaten Serang yang digunakan sebagai media sosialisasi oleh tim pasangan Hj Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno.

“Kami menemukan sebuah mobil dinas berplat merah dengan nomor polisi A 357 A milik Pemerintah Kabupaten Serang yang dipinjam pakai oleh Ketua Komisi IV DPRD Serang, Ahmad Zaeni. Pada bagian belakang mobil Toyota Kijang LGX itu ditempel stiker pasangan Atut-Rano. Mobil dinas milik pemerintah ini seharusnya tidak boleh digunakan untuk media sosialisasi atau kampanye,” katanya.

Sementara itu, Ketua Divisi Pelanggaran dan Tindak Lanjut Pelanggaran Panwas Pemilukada Banten Haer Bustomi SH mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan tersebut dan sedang dalam proses klarifikasi.

“Kami sudah meminta klarifikasi dari pihak pelapor dan juga sejumlah saksi. Untuk penggunaan mobil dinas sebagai media sosialisasi pasangan calon tertentu kami sudah memeriksa sejumlah saksi. Namun untuk kasus ijazah Rano Karno kami baru meminta klarifikasi dari pihak pelapor,” katanya.

Haer mengatakan, mengingat waktu yang ada sangat mepet maka pihaknya akan berinisiatif untuk meminta keterangan dari pihak sekolah yang mengeluarkan surat keterangan ijazah Rano Karno tersebut. “Jika seluruh keterangan sudah kami kumpulkan baru kami masuk ke tahap pengkajian dan selanjutnya akan diputuskan apakah layak untuk dibawa ke rapat pleno atau tidak,” katanya. [149]

GILA!!! Ijazah Rano Karno Dipertanyakan, Pelantikan Jadi Gubernur Banten 2012 Jalan Teru!

Ferry Muchlis Ariefuzzaman Betulkah sang Penjahat Cyber Ketua Timses Ratu Atut Chosiyah Selama Ini?

Ferry Muchlis Ariefuzzaman Betulkah sang Penjahat Cyber Ketua Timses Ratu Atut Chosiyah Selama Ini?

Laporanku ke Polda Metro Jaya, atas Informasi Awal dari Wartawati Yunior Damay Gerimis dari Global TV representatif Tangerang Selatan, Banten (2009 - 2011):

Ferry Muchlis Ariefuzzaman Betulkah sang Penjahat Cyber Ketua Timses Ratu Atut Chosiyah Selama Ini?

Sumber: http://1001zones.com/2011/02/marissa-haque-jealousy/

“Ferry Muchlis Ariefuzzaman Betulkah sang Penjahat Cyber Ketua Timses Ratu Atut Chosiyah Selama Ini?”

Jika Sule Jadi Gubernur (Lelucon Pilkada) Bikin Ngakak...)

Sule Jadi Gubernur…

Provinsi mana yang cocok untuk Sule (pelawak Opera Van Java), jika mau bertarung sebagai calon Gubernur? Menurut penelitian dan survey dari JLI (Jaringan Lawak Indonesia), jawabannya adalah:

Sule-wesi Utara.
Atau Sule-wesi Selatan.
Kalau kalah juga di dua provinsi itu, bolehlah coba jadi calon di Sulewesi Tengah, Barat, dan Tenggara.


http://artikel-populer.blogspot.com/2011/07/jika-sule-jadi-gubernur-lelucon-pilkada.html

Karya Tim Pendukung PKS

Kalau belum beruntung juga? Itu artinya komedian paling serba bisa itu harus ngaca. Misalnya turun ke daerah lebih kecil, di Kabupaten atau Kota. Barangkali, sejumlah daerah ini juga cocok:

(1) Kepulauan Sule (yang benar Sula, di Maluku),

(2) Ikut Pilkada di Kota Sulebaya… (Ibukota Provinisi Jatim)

(3) Atau di Kabupaten Sulenep (maksudnya, Sumenep, di Madura).

Calon Bupati ber-Puisi

Bill Clinton, punya istilah bagus. Menurutnya: "Jika politik itu kotor,bersihkanlah dengan puisi". Rupanya, ungkapan ini menjadi inspirasi bagi salah satu calon bupati. Maka, ketika tiba kampanye Pilkada, Sang Calon Bupati ini selalu berpuisi.

Tentu saja, ulah salah satu kandidat ini menjadi cemooh. Karena pihak lain, mengisi kampanye dengan Hiburan Dangdut, pesta artis, lomba karaoke, olahraga, dan lain-lain yang selalu meriah. Tapi ejekan ini tak digubris, sang calon bupati ini terus melaju dengan caranya sendiri. Berikut petikan bait puisi yang selalu ia baca…

Wahai Rakyat, saya datang untuk berkorban…

Wahai Rakyat, saya datang untuk berjuang…

Wahai Rakyat, saya datang untuk mengabdikan diri…

Sayang, dalam penghitungan suara Pilkada, ia gagal. Lima Tahun berikutnya ia kembali mencalonkan diri. Kali ini bukan di momen Pilkada, melainkan Lomba Baca Puisi Tingkat Kabupaten. Dan, beruntung (kali ini) menang…

Janji Bangun Jembatan…

Semua politisi (termasuk pasangan calon kepala daerah), selalu berjanji akan membangun jembatan… Meski di daerah (lokasi tempat berkampanye) itu tak ada sungai…

Beda dengan Pil KB

Perbedaan antara Pil KB dengan Pilkada adalah:

Pil KB, lupa dulu baru jadi…

Pilkada, jadi dulu, setelah itu lupa…

Tapi ada juga persamaannya, sama-sama melibatkan kerja keras para kader (kader Posyandu dan kader Posko pemenangan).

Warteg dan Bengkel Sepeda Punya Hak Pilih

Beberapa tahun berselang, di saat Marissa Haque kalah bertarung, ia melancarkan sejumlah serangan. Terutama tentang klaim bahwa pemenang Pilkada menggunakan ijazah palsu. Entahlah, mana yang benar. Yang pasti, dalam ajang Pilkada, perkara asli atau palsu, bisa dibikin samar-samar. Termasuk dalam memanipulasi hak pilih.

Selama ini, dalam Pilkada di kenal berbagai jenis pemalsuan paling mudah dilakukan, tak lain di tahapan pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih sementara, dan penetapan daftar pemilih tetap. Caranya: penggelembungan jumlah hak pilih atau penyusutan hak pilih; daftar hak pilih anonim alias tak diketahui identitas dan alamatnya; daftar hak pilih yang sudah meninggal atau justru masih kecil; dan lain-lain. Praktek pencurangan seperti itu, sepertinya sudah menjadi biasa…

Tetapi, bagaimana jika hak pilih itu tak lain adalah nama bengkel sepeda dan Wateg?

Lelucon Pilkada DKI…

Sewaktu kampanye Pilkada DKI beberapa waktu lalu, banyak betebaran spanduk dengan bunyi: Urusan Banjir, Serahkan Pada Ahlinya… Seusai Pilkada, banjir tetap berlangsung. Rupanya warga DKI telah memilih dengan benar. Mereka memenangkan kandidat yang Ahli Membiarkan Banjir…

Ramalan Dukun (LimaTahun Lagi)

Kiprah para praktisi klenik dan perdukunan seringkali menjadi bumbu penyedap dalam ajang Pilkada. Di sebuah daerah, terkenal seorang Mbah yang seringkali ramalannya tepat, dalam menilai potensi kemenangan para calon. Kali ini, ia kembali ditantang untuk menebak siapa yang akan menang dalam Pilkada di sebuah daerah. Sayangnya, ramalan Sang Mbah Dukun kali ini meleset. Karena nama calon yang ia sebut akan menang, ternyata hanya berada di urutan kedua. Kalah oleh nama yang lain. Tapi, apa jawabannya ketika ditanya mengapa ia salah menebak?

"Saya tak salah," kata Mbah dengna tetap percaya diri. "Kalian saja yang keliru menafsirkan. Kalian hanya bertanya nama A itu akan menang atau tidak? Saya jawab ia akan menang. Tapi bukan di tahun ini, melainkan lima tahun lagi…"

Politik Uang di Lokalisasi

Seorang kandidat kepala daerah terheran-heran. Meski ia menebar uang banyak, namun perolehan suaranya jeblok. Suara yang diperoleh sama sekali tak sebanding dengan duit yang dibagi-bagikan. Ia pun kalah telak. Lalu, investigasi di lakukan. Salah satu lokasi yang dicek, adalah sebuah daerah yang terkenal sebagai ajang dunia malam…

Kepada seorang perempuan muda ia bertanya:

Kandidat: Mbak, apakah tim saya membagi-bagikan amplop di sini?

Perempuan Muda: iya, benar, jumlahnya seratur ribuan per amplop.

Kandidat: lalu, mengapa mereka tak memilih saya, apakah calon lain member lebih banyak?

Perempuan: tidak! Hanya tim sukses sampean yang datang dan bagi-bagi rezeki di sini. Tapi…

Kandidat: Tapi apa Mbak?

Perempuan: tapi, dengan uang itu, bukan kami yang mencoblos. Malah dicoblos…

Janji Konsultan Politik…

Politik Indonesia hari ini adalah politik modern.Setidaknya telah melibatkan teknologi inforamsi, platform media sosial, dan juga berbau ilmiah (dengan survey dan quick count). Kedua bidang itu, biasanya dikerjakan oleh Konsultan Politik (ada LSI, versi Denny J.A dan Saiful Mujani, ada Polmark milik Eep S. Fatah, ada juga JSI dan lain-lain).

Alkisah, ada calon Gubernur yang menyimak presentasi dari lembaga survey. Informasi yang dibuka adalah: Sang Calon memiliki potensi kemenangan yang besar, karena popularitasnya mencapai 95%, sementara kompetitornya hanya 59 %/. Otomatis, kontrak pun ditandatangani. Sang calon Gubernur dan lembaga survey itu kemudian sepakat membangun kerjasama, untuk pemenangan Pilkada.

Tiba hari H,ternyata malapetaka yang terjadi. Sang calon justru kalah telak oleh pesaingnya. Ia pun marah-marah dengan lembaga survey yang dibayarnya. Lalu, apa argumentasi lembaga survey?

"Pak Gubernur, kami tidak salah.Popularitas Bapak memang tinggi, mencapai 95%, jauh melampaui kandidat lain. Tapi popularitas itu mucul karena Bapak dikenal sebagai kandidat paling korup…

Wahai Raja Banten!

Rupanya, sudah dari sononya Banten akan selalu dipimpin Ratu atau Raja. Bukan yang lain. Kini, pecahan Jawa Barat itu dipimpin Ratu Atut Chosiyah. Mendatang, ada tiga nama beken yang akan bertarung.

Tiga nama kandidat yang berkibar kencang dalam Pilkada Provinsi Banten, terdiri dari tiga pejabat publik di "wilayah" yang berbeda. Masing-masingnya:

Wahidin Halim (Walikota Tangerang)'
Ratu Atut (Gubernur Banten)
Jazuli Juweni (Anggota DPR RI)

Jika saja Wahidin Halim, Ratu Atut, dan Jazuli berkolaborasi, maka dipastikan akan menang satu putaran saja. Dan tiga nama itu, jika digabung, maka akan berbunyi:: WAHAi RAJA…

Aset Terbesar Banten di Apresiasi Ratu Atut

Kamis, 06-Januari-2011

Gubernur Ratu Atut Cho­siyah memberikan apresiasi berupa uang kadeudeuh atau bonus kepada Muhamad Na­suha, pemain bek kiri Tim Na­­sional Indonesia pada Piala AFF 2010 asal Kota Serang, Provinsi Banten, Rabu (5/1).

Pemberian kadeudeuh di Pen­dopo Gubernur ini karena pres­tasi Nasuha di Tim Na­sio­nal Indonesia.

Pemberian apresiasi ini di­lakukan langsung oleh Gu­bernur Ratu Atut Chosiyah. Selain kepada Nasuha, Gu­bernur menyerahkan ap­re­siasi yang sama kepada at­let berprestasi asal Banten lainnya, Wiliam Lakolo. Wiliam La­­kolo merupakan juara at­letik nasional tingkat SLTA de­ngan 21 medali emas di ting­­kat nasional yang sudah di­raih, satu medali perunggu di Thailand pada 2008, medali pe­rak di Thailand pada 2009, medali emas lari kelas 5.000 meter tingkat Asean di Malaysia pada 2009.

“Kami berharap apresiasi ini menjadi motivasi atlet-atlet Banten lain, agar bi­sa berprestasi baik di ajang nasional maupun in­ter­na­sio­nal,” kata Atut, kemarin. Ia mengatakan, penghargaan tersebut tidak hanya diberikan kepada Nasuha dan Wiliam, namun akan diberikan juga kepada atlet Banten lainnya yang berprestasi pada ke­sem­patan yang berbeda sehingga tidak ada diskriminasi peng­hargaan atau apresiasi dari Pemprov Banten kepada pa­ra atlet ber­prestasi yang lain. “Nanti atlet lainnya juga akan memperoleh apresiasi, di­se­suaikan dengan prestasi yang sudah diraihnya, tambah Atut.

Nasuha berterima kasih ke­pada Gubernur atas perhatian dan apresiasi yang telah di­berikan. Ia berharap apresiasi dan perhatian Pemprov bisa memacu generasi muda lain­nya berprestasi pada bidang olahraga apa pun. “Saya meng­harapkan kepada para atlet dan generasi muda, jangan cepat menyerah dalam belajar dan berlatih, teruslah berlatih sampai prestasi itu bisa diraih,” kata Nasuha.

Nasuha yang mengenakan pa­kaian batik hitam lengan pan­jang datang ke Pendopo Gu­­bernur didampingi is­tri­­nya, Rizka Septiawan, dan anak­nya, M Keizan, ser­ta kedua orangtuanya, M Ya­sin dan Siti Roisah. Rom­­bongan atlet diterima lang­sung Gubernur Ratu Atut Cho­­­siyah didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Banten Iin Mansyur, Ketua KONI Banten Ady Suryadharma, Kepala Di­­nas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Serang Kosasih, serta pejabat Pemprov Banten lainnya. (advertorial/bon)

Kabarnya Ikang Fawzi Suami Marissa Haque adalah Baraya Ratu Atut Chosiyah

Ikang Fawzi (VivaNews/ A. Rizaluddin)

VIVAnews - Keluarga Ikang Fawzi di Yogyakarta sedang berbahagia, sebab Ikang Fawzi suami artis Marissa Haque dengan nama lengkap Ahmad Zulfikar Fawzi dinyatakan lulus dengan memuaskan dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gajah Mada dan berhak menggunakan gelar MBA.

"Senang sekali akhirnya bisa dapat gelar magister, kuliah selama 1,5 tahun. Karena serius, saya bisa cepat selesai kuliah," ujar Ikang Fauzi saat dihubungi VIVAnews di Jakarta, Selasa 14 Desember 2010.

Ikang mengaku sangat mendapat dukungan dari sang istri untuk bisa menyelesaikan kuliahnya di kampus terbesar di Yogyakarta itu. "Dukungan istri ini sangat menyuntik saya, dan saya akan terapkan ke anak-anak karena kelak juga harus sama dengan ayahnya," ujarnya.

Tesisnya setebal 300 halaman lebih, yang berjudul Analisa Strategi Bisnis Properti-tainment di Salah Satu Industri Bisnis Properti (studi pada PT Impian Jaya Ancol) dibuat karena Ikang sangat ingin serius dalam bisnisnya kelak.

"Memang saya lihat potensi besar dengan tempat hiburan seperti Ancol ini. Siapa tahu, saya ke depannya akan membuka tempat hiburan besar," harap penyanyi kelahiran 23 Oktober 1959 ini.

Ikang yang bisa menyelesaikan kuliah S2-nya berharap agar ditiru anaknya kelak. "Ini yang saya terapkan di keluarga, Muliawati Fawzi dan Marsha Chikita Fawzi bebas menentukan bakatnya ke depan tapi tidak boleh melupakan pendidikan, terutama istri saya yang serius dalam pendidikannya ini."

• VIVAnews

Sumber: http://showbiz.vivanews.com/news/read/193785-ini-pendidikan-ala-ikang-fawzi

Golkar: Hormati “Popular Vote” Dan Partisipasi Warga: Ratu Atut Chosiyah

Jakarta ( Berita ) : Tim Pengkajian Revisi RUU Bidang Politik dari Fraksi Partai Golongan Karya melalui salah satu anggota tim itu, Nurul Arifin mengatakan, partainya bertekad memberikan ruang bagi dihormatinya “popular vote” dan partisipasi warga negara dalam Pemilu.

“Itu kebutuhan nyata yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi yang lebih relevan. Di pihal lain, ada kebutuhan berikutnya, ialah, meneguhkan kontrol dan wibawa partai di depan konstituennya,” di Jakarta, Rabu [04/05].

Karena itu, menurutnya, atas hasil rekomendasi yang dilakukan oleh Tim Pengkajian RUU Bidang Politik, Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI dengan ini mengusulkan dua hal penting. ”Pertama, selain tetap mendorong peningkatan ‘parliamentary threshold’ (PT) menjadi lima persen, juga kedua, FPG mengusulkan agar Pemilu 2014 menggunakan Sistem Campuran,” ungkapnya.

Yaitu, ujarnya, sebuah sistem Pemilu yang memadukan kebaikan-kebaikan dalam sistem proporsional berbasis suara terbanyak dan sistem proporsional berdasarkan nomor urut.

“Jadi kedua sistem tersebut berjalan secara paralel. Dan berdasarkan pemikiran kritis atas kedua tradisi tersebut, Partai Golkar (PG) mengusulkan, bahwa penentuan anggota Parlemen didasarkan pada nomor urut dan suara terbanyak berdasarkan komposisi 70:30,” tegasnya.

Tim Pengkajian Revisi RUU Bidang Politik FPG terdiri atas Ibnu Munzir (Ketua), dengan anggota Agun Gunanjar, Taufik Hidayat dan Nurul Arifin yang mantan aktris dan kini juga aktif dalam aksi pemberdayaan kaum perempuan itu.

Sistem campuran ini, demikian Nurul Arifin, mempertemukan dua kebutuhan nyata bangsa Indonesia saat ini dalam membangun demokrasi yang lebih relevan. ”Seperti disebut tadi, dua kebutuhan itu adalah, di satu pihak meneguhkan kontrol dan wibawa partai di depan konstituennya, dan di pihak lain memberikan ruang bagi dihormatinya ‘popular vote’ dan partisipasi warga negara dalam Pemilu,” tandasnya.

Nurul Arifin yang anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, hasil pengkajian mereka sesungguhnya merupakan perpaduan di antara dua tradisi. ”Dan perpaduan dua tradisi itu dimaksudkan untuk memperoleh hasil terbaik dari dua cara yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri,” ujar Nurul Arifin. ( ant )

Ormas MKGR Bentuk Kaukus Bersama Kosgoro dan Soksi

Sumber: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=118462

Selasa, 16 Agustus 2005

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Umum DPP MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) Priyo Budisantoso menegaskan, pihaknya akan membentuk kaukus bersama ormas Kosgoro dan Soksi yang menyertakan ormas Hasta Karya, delapan ormas yang berafiliasi ke Partai Golkar.

"Kaukus itu untuk menopang Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu 2009. Kita akan jadi tiang utama partai," katanya usai pengukuhan pengurus ormas MKGR di kantor DPP Partai Golkar, di Jakarta, Jumat (12/8).

Selain itu, Priyo juga menegaskan ormas MKGR tidak akan mendeklarasikan dirinya sebagai partai politik. Hal ini sesuai ajaran dan aspirasi pendiri MKGR R Sugandhi. "Ajaran Gandhi (Sugandhi-red), MKGR tetap ormas dan di Golkar," ujar dia.

Untuk memperkuat barisan MKGR, Priyo juga membuka diri untuk melakukan rekonsiliasi dengan kader-kader MKGR yang kini mendirikan partai politik. "Kalau berkenan dan dibuka pintu, saya akan sowan ke sana," ujar dia.

Di bawah kepemimpinan Priyo Budisantoso sebagai ketua umum dan Roem Kono sebagai sekretaris jenderal, jumlah pengurus MKGR membengkak menjadi 230 orang. Di jajaran ketua ada Joeslin Nasution, Yaasril Ananta Baharudin, Ratu Atut Chosiyah, Nurul Arifin, Bambang Sadono, Artje Loppies, Bambang Pramono dan lain-lain.

Sementara di posisi wakil sekjen ada Melchias Mekeng, Hamzah Sangaji, Nudirman Munir, Syaeful Bachri Ansori, Kholis Malik, Fayakhun Andriadi, sementara bendahara dijabat Budiarsa Sastra Winata didampingi Erwin Aksa, Faruk Sunge, German Kartasasmita, Ratu Dian Latifa, Rosita Lumentut, Natsir Mansyur dan lain-lain.

Dari dewan pertimbangan, Irsyad Sudiro dipercaya sebagai ketua dan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai sekretaris. Ikut dalam barisan ini antara lain Pinantun Hutasoit, Azwir Dainy Tara, Zainal Bintang, Harry Azhar Aziz, Tisnawati Karna, Slamet Effendy Yusuf, H Syaukani, Alzir Diani Tabrani, Siti Nurbaya, Chalid Mawardi, Fadel Muhammad, Yahya Zaini, Yamin Tawari, Tjadra Muchtar, Malik Raden, Herman Widyananda, Darul Siska, Ismeth Abdullah, sementara Tantyo Sudharmono masih menunggu konfirmasi.

Sesepuh kehormatan Jusuf Kalla, Aksa Mahmud, Surya Paloh, Akbar Tandjung, Fahmi Idris, Prabowo Subianto, Muladi, Siswono Yudhohusodo, Abdul Latief, Usman Hasan dan Soleh Solahudin dalam konfirmasi.

Dalam sambutannya, Ketua DPP Partai Golkar Prof Dr Muladi, menegaskan, krisis kultural, seperti KKN, penyalahgunaan wewenang, jauh lebih berat dibanding krisis struktural, karena itu, perlu untuk membangun kultur demokratis lewat pendidikan dan perbaikan manajemen.

Selain itu, kata Muladi, perlu diatasi lewat kepemimpinan, tidak hanya di tingkat puncak, tapi juga di semua lini, baik di pemerintahan maupun partai politik dan swasta. (Hanif S)

Tak Maju Lagi Pilgub 2011 krn Pertimbangan Illahiyah Marissa Haque & Ikang Fawzi

Sumber:http://marissahaque.blogdetik.com/

Jumat, 18 Maret 2011
Cukup Sekali di Pilkada, Kini Marissa Haque Bercita-cita Jadi Hakim MK bidang Hukum Bisnis

http://youtu.be/T9ak0RDYj84

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Marissa Haque menegaskan bahwa dirinya tidak akan terjun lagi dalam ajang pemilu kepala daerah (pilkada) di Banten. Menurut dia, keikutsertaannya dalam pilkada Banten beberapa waktu lalu cukup sebagai pembelajaran dalam hidupnya.

”Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suhaemi mantan Kajati Banten yang telah mempercayai saya,” ujarnya “Mungkin waktunya kurang tepat,” tegas Marissa saat berkunjung ke kantor Republika di Jakarta Jumat (18/3)

Marissa menuturkan saat kini ia tengah berkonsentrasi penuh untuk menyelesaikan studi S2 nya di UGM di dua fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Bisnis. ”Fokus saya saat ini ke situ,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan cita-cita besarnya saat ini adalah ingin berkarier sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi (MK). ”Saya melihat di MK saat ini belum ada Ahli Hukum Bisnis. Sembilan hakim di MK adalah ahli Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Belum ada dari Hukum Bisnisnya, yang nantinya spesialisasi insya Allah pada Hukum Ekonomi Syariah,” ujar Marissa.

Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Rep: Rahmat Santosa B

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/sengga…

Problems in women’s involvement in politics: Tuti Alawiyah, Austin, Texas

The Jakarta Post [ Wed, 08/04/2010]

Sumber: http://www.sunan-ampel.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=755%3Aproblems-in-womens-involvement-in-politics&catid=74%3Apolitik&lang=in&Itemid=69




Nowadays, more women are involved in politics. Several legislative members are women, such as Rieke Diah Pitaloka, Angelina Sondakh and Nurul Arifin. Ratu Atut Chosiyah is even in her second term as Governor of Banten province.
Recently, Australia has also inaugurated Julia Gillard as Prime Minister to replace Kevin Rudd. Angela Merkel is in her second term as Chancellor of Germany.
In the United States, currently, several candidates for senators and governors are women such as Meg Whitman, Nikki Halley, Carly Fiorina and Sharron Angle.
Sarah Palin, former vice presidential candidate in the 2008 election, has been expected to be one potential candidate to run for president in 2012.
Actually, the current involvement of women in politics is not new. Indonesia had a woman president, Megawati Soekarnoputri. The United States has several women political figures that influence American politics and international relations such as Madeleine Albright and Hillary Clinton. Clinton, a former senator and first lady, replaces Albright’s position as Secretary of State a decade later.
What has been interesting recently is women’s active role in politics to analyze what factors might trigger women to engage more in politics by comparing the United States and Indonesia.
Specifically, this article will address the question about the current social and political circumstances that influence women to gain momentum to engage in politics both in the United States and Indonesia.
In the United States, anti-incumbent and anti-liberals are raising. When Americans elected President Obama in 2008, they hoped that change would come soon.
However, many Americans are still struggling to bounce back from the current economic crisis and many are still unemployed.
In addition, the federal budget deficits, immigration reform, and the implementation of Healthcare Bill are still challenging the Obama administration.
Thus, people are looking at new faces such as young people and women as a new alternative for speeding up changes. The recently elected senator from Massachussets, Scott Brown, who replaces the seat of the late Senator Kennedy and the loss of several Senate seats in the Democratic Party side, has proved that the anti-incumbent has been rising.
Along with the above problems, conservatism is stronger as a result of an opposition to several government’s policies allegedly serve liberal agendas of the Democratic Party.
The raising conservatism is marked, for example, by the emergence of the Tea Party movement and the raise of conservative groups and leaders.
Furthermore, several candidates who pursue public offices and senators are from conservatives and endorsed by the Tea Party Movement, such as Sharron Angle, a woman candidate for Senate from Nevada.
The social and political contexts in Indonesia are quite different from the US. Recently, the tendency to be known as a progressive or modern party is rising.
One of the signs of being progressive is by picking up female candidates. On the one hand this represents women’s voices since half the voters are women.
On the other hand, it is also to fulfill the mandate of Indonesian new election law, which requires parties to include 30 percent women in their nominated candidates for legislative members.
Preferring woman candidates can also be seen as a strategy to win electoral votes because women are more attractive and popular and sometimes are tied to those who have power and money.
Even though the insertion of women seems to be a lip service, this political system still benefit women since they get more chance to be active in politics. The partnership between Taufik Nuriman (Prosperous Justice Party or PKS) and Ratu Tatu Chasanah (Golkar Party) in the Serang regency election, Banten, seems to prove this argument.
Other examples of women who intend to run for public offices are more supported by their popularity and attractiveness than their quality of programs such as Julia Perez, Ayu Azhari and Venna Melinda.
When it comes to the issue of merit or qualification of a candidate, the two countries are different. In the United States, women candidates have better quality and better programs to run for Senate seats and public offices, such as Hillary Clinton, a former Senator; and Nancy Pelosi, a current House Speaker.
In Indonesia, the involvement of women in politics is still fulfilling quantity or quota as a result of an affirmative action. Therefore, although more women right now serve in office or the House of Representatives, they are not necessarily an advocate for women’s needs and rights.
To conclude, we hope that women who are active in Indonesian politics are not only because they are women, but also because they are capable in handling the country or region’s problems and are among the best candidates.
Therefore, the demand for having more female candidates should be followed by a willingness to improve women’s skill and capacity through education and empowerment.
The writer is an International Ford Foundation Fellow and a doctoral student at the School of Social Work, the University of Texas at Austin.